Perludiketahui, sasaran inpassing ini adalah guru madrasah non-pns yang sudah sertifikasi, tetapi belum inpassing. Saat ini menurut Menag, selain telah melakukan verval data, pihaknya juga sudah membahas payung hukum berupa Peraturan Menteri Agama (PMA). "Jadi SK Inpassing direncanakan selesai 2021. Semoga tidak mundur lagi," ujar Menag BONDOWOSO – Ratusan guru inpassing di Bondowoso akan membentuk organisasi Persatuan Guru Inpassing Kemenag Nasional. Pembentukan ini merupakan bagian dari upaya untuk memperjuangkan hak-hak sekitar 400-an guru inpassing sekolah swasta di bawah kemenag yang dinilai sulit diangkat jadi ASN. Selain itu, persatuan ini juga bentuk untuk menyamakan hak antara guru di bawah Kemenag yang swasta dan yang negeri. Bashori, salah satu guru inpassing di MTs NU 1 Bondowoso, kepada Memo Indonesia mengatakan, selama ini guru inpassing di bawah Kemenag kadang tidak terjangkau untuk diangkat menjadi ASN. Alasannya, karena guru yang di bawah Kemenag banyak yang mengajar di sekolah swasta. Padahal, semua guru sama-sama mengajar dan mencerdaskan anak bangsa. “Di Kemenag itu banyak sekolah-sekolah swasta, itu kurang begitu diakui. Tapi tunjangannya juga sama menerima, cuma ketika untuk ke ASN atau ke PNS pas kurang diakui, yang diakui cuma yang sekolah negeri,” ujarnya. Lebih jauh Bashori yang juga Ketua Panitia Pembentukan Guru Inpasing Nasional, menjelaskan bahwa selama ini guru-guru yang berada di bawah kemenag kurang diperhitungkan. Artinya, bukan masalah honoriumnya, melainkan jenjang karir yang kurang mendapat perhatian. “Bahkan kasus K2, ada istilah K2 guru-guru yang di bawah Diknas, guru-guru yang di bawah pendidikan negeri kayak MTs Negeri atau MA Negeri. Itu diakui, kinerja mereka diakui, SK mereka diakui, sehingga penjenjangan karir ke CPNS itu mudah, sedangkan kita tidak bisa,” jelasnya. Baca Juga Warga Sambut Positif Pengaspalan Jalan Situbondo – Kawah Ijen Ia pun mengaku Kemenag sebelum itu juga telah mengumpulkan data bukti-bukti pengabdian para guru inpassing yang mengajar di swasta untuk dikirim ke Jakarta. Namun, memang masih belum membuahkan hasil. “Kemenag itu berkal-kali mengupayakan itu. Tapi selama ini masih belum berhasil, memperjuangkan temen-temen guru swasta. Karena diakui atau tidak di Kemenag itu kan lembaga swasta yang lebih banyak kan yang di bawah Kemenag,” jelasnya. Guru Inpassing sendiri adalah guru yang mendapatkan tunjangan dari pemerinah setara dengan PNS, tapi bukan PNS atau pun ASN. Dalam guru inpassing ini juga memiliki golongan selayaknya jenjang karir di ASN, hanya saja bedanya tidak ada tunjangan. “Sebenarnya sama dengan guru sertifikasi. Cuma kalau sudah dapat SK inpassing ini, tunjangan honoriumnya sama dengan PNS,” pungkasnya. och Kami sangat berharap pemerintah segera menaikan status mereka menjadi ASN. Khususnya yang telah mengabdi bertahun-tahun," kata anggota DPR RI Komisi VIII Lisda Hendrajoni kepada wartawan, Minggu (31/1). Ia berujar, perjuangan para guru inpassing itu sudah berlangsung sejak lama namun hingga kini tak kunjung sejahtera. 01 Feb Lisda Minta Guru Inpassing Diangkat Jadi ASN JAKARTA 1 Februari Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraks Partai NasDem, Lisda Hendrajoni meminta pemerintah dapat menetapkan guru inpassing yang telah mengabdi bertahun-tahun menjadi aparatur sipil negara ASN. "Kami sangat berharap pemerintah segera menaikan status mereka menjadi ASN. Khususnya yang telah mengabdi bertahun-tahun," kata Lisda Hendrajoni dalam keterangan tertulisnya, Minggu 31/1. Legislator NasDem itu mengatakan bahwa perjuangan para guru inpassing sudah berlangsung. Namun hingga kini belum membuahkan hasil. Wakil rakyat dari dapil Sumatera Barat II itu berharap Menteri Agama yang baru itu mengabulkan permintaan mereka. "Kami selaku anggota Dewan sangat berharap pak Menteri Agama mau menerima aspirasi mereka. Akan menjadi sejarah bagi beliau," lanjut Lisda. Kapoksi NasDem Komisi VIII DPR itu menambahkan pengangkatan guru inpassing menjadi ASN sangat tepat bila dilakukan pada saat ini. "Memang kondisi ekonomi sedang tidak bagus. Tapi hal itu juga malah akan membantu pendapatan, mengangkat perekonomian dan juga menaikan daya beli masyarakat," kata Lisda. Srikandi NasDem itu menambahkan, ke depan pemerintah membuat regulasi yang jelas soal aturan pengangkatan dari honorer, tenaga harian hingga guru inpassing menjadi ASN. "Sekarang kan tidak jelas. Ada yang sudah honorer puluhan tahun tapi belum diangkat. Sedangkan ada pegawai yang baru langsung diangkat," kata Ketua Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia Sumatera Barat itu. Lisda berharap perjuangan tenaga honorer dan guru inpassing dapat dikabulkan Menteri Agama. "Andaikan pun tidak bisa keseluruhan, karena beban anggaran, setidaknya pemerintah mau memulai kebijakan itu secara bertahap. Dengan memprioritaskan guru inpassing yang telah mengabdi lama," harap Lisda. RO/* Share PULAUPUNJUNG - Sejumlah guru inpassing di bawah naungan Kementerian Agama curhat kepada anggota DPR RI Komisi VIII, Hj.Lisda Hendrajoni dalam kegiatan dialog dan silaturami di Jorong Padang Duri, Nagari IV Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Minggu (21/3/2021). Salah seorang guru madrasah, Wardani mewakili - Pemerintah menghapus proses inpassing, atau penyetaraan status dan golongan guru menjadi pegawai negeri sipil. Inpassing diganti dengan program penyetaraan yang dihitung dengan skor Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan P2TK Ditjen Pendidikan Dasar Kemendikbud Sumarna Surapranata mengatakan, inpassing dihapus sesuai dengan amanat UU No14/2005, tentang Guru dan Dosen. Dalam hal ini guru dituntut profesionalitasnya yang diukur dari nilai kompetensi masing-masing. “Inpassing dihapus sejak 31 Agustus 2011. Namun Permennya baru berlaku tahun ini,” katanya usai Ramah Tamah Satuan Istri Kabinet Indonesia Bersatu SIKIB dengan Guru Teladan di Jakarta, Minggu 18/8/2013. Pranata menjelaskan, meski ditutup sejak Agustus 2011 namun dokumen usulan inpassing yang masuk hingga Desember 2011 hingga saat ini proses penyesuaian golongan, dan pangkatnya sedang berlangsung. Penutupan hanya terjadi pada guru-guru yang baru saja. Dia menjelaskan, program penyetaraan pada tahun ini mulai dibuka oleh sendiri baru melakukan penyetaraan pada April. Pasalnya, proses penilaian terjadi dua kali dalam setahun yakni April dan Oktober. Proses penilaian sendiri juga masih menunggu amandemen peraturan Menpan dan RB yang mengatur mengenai hal amandemen ini sendiri karena di permenpan tersebut tidak mengatur tentang kompetensi, sementara Kemendikbud mewajibkan adanya kompetensi. Pranata menjelaskan, penyetaraan bagi guru non PNS akan dihitung dari skor. Misalnya saja ada guru non PNS yang sudah mengajar lima tahun itu skornya 50. Lalu jika dia sudah mempunyai ijazah strata 1 S1 maka skornya 100. Jika guru bersangkutan mendapat skor 150, maka dia dapat naik ke golongan 3A. Hal yang membedakan inpassing dengan penyetaraan ialah, lanjutnya, guru tidak dapat langsung naik ke golongan tinggi. Melainkan dilihat dari skornya kembali. Dimana jika dia mendapat skor tambahan dari persyaratan yang lain, maka dia dapat menabung skor untuk naik ke golongan lebih tinggi. “Kalau dulu kan asal naik saja. Kalau sekarang kami lihat lagi kompetensi mereka,” data, persyaratanInpassingbagi guru non PNS antara lain, guru tetap yang mengajar satuan pendidikan pada sekolah yang telah memiliki ijin dari operasional dari dinas pendidikan kabupaten, atau dinas pendidikan propinsi. Memiliki kualifikasi akademik S1 atau D-IV, masa kerja sekurang-kurangnya 2 tahun dan mengajar satuan pendidikan sesuai kualifikasinya. Berusia maksimal 59 tahun dan memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Pendidik NUPTK yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Dia menuturkan, jika sebelum 2005 ada 13 jenjang kepangkatan, maka setelah inpassing dihapus. Saat ini hanya ada empat jenjang kepangkatan guru. Yakni, guru pertama, guru muda, guru madya dan guru utama. “Empat jenjang kepangkatan ini juga akan diberlakukan ke guru yang berstatus PNS.” Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Sulistiyo menyatakan, pihaknya memang sudah lama mengusulkan agar ada penyetaraan kepegawaian bagi guru non PNS. Namun kenyataanya pemerintah membuat aturan penyetaraan yang menuntut kewajiban saja tanpa ada penjelasan hak yang akan diterima guru tersebut.stb Kami sangat berharap pemerintah segera menaikan status mereka menjadi ASN. Khususnya yang telah mengabdi bertahun-tahun," kata Lisda Hendrajoni kepada media ini, Minggu (31/01). Ya, artinya Lisda meninginkan para guru inpassing ini menjadi ASN tanpa lewat PPPK 2021 apalagi CPNS 2021.
Jakarta Anggota Komisi VIII DPR Lisda Hendrajoni meminta pemerintah khususnya Kementerian Agama Kemenag untuk dapat menjadikan guru inpassing yang telah mengabdi bertahun-tahun menjadi aparatur sipil negara ASN. Guru kelompok ini dinilai pantas untuk segera dinaikkan statusnya menjadi ASN. "Kami sangat berharap pemerintah segera menaikan status mereka menjadi ASN. Khususnya yang telah mengabdi bertahun-tahun," kata Lisda Hendrajoni, Senin, 1 Februari 2021. Lisda mengatakan bahwa perjuangan para guru inpassing itu sudah berlangsung lama. Namun hingga kini belum membuahkan hasil. Politikus Nasdem itu berharap Menteri Agama yang baru, Yaqut Cholil Qoumas, dapat mengabulkan permintaan mereka. Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? "Kami selaku anggota sangat berharap Pak Menteri Agama mau menerima aspirasi mereka. Akan menjadi sejarah bagi bagi beliau," lanjut Lisda. Kapoksi Nasdem itu melanjutkan bahwa pengangkatan guru inpassing menjadi ASN sangat tepat bila dilakukan pada saat ini. "Memang kondisi ekonomi sedang tidak bagus. Tapi hal itu juga malah akan membantu pendapatan, mengangkat perekonomian dan juga menaikan daya beli masyarakat," ucap Lisda. Baca Komisi X Bentuk Panja Pengangkatan Guru Menjadi ASN Lisda menambahkan, ke depan pemerintah perlu membuat regulasi yang jelas soal aturan pengangkatan dari honorer, tenaga harian hingga guru inpassing menjadi ASN. "Sekarang kan tidak jelas. Ada yang sudah honorer puluhan tahun tapi belum diangkat. Sedangkan ada pegawai yang baru langsung diangkat," terang ketua Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia Sumatra Barat itu. Lisda berharap perjuangan tenaga honorer dan guru inpassing ini dapat dikabulkan oleh Menag. Kalau pun tidak seluruhnya lantaran beban anggaran, Lisa berharap pengangkatan bisa dilakukan bertahap. "Setidaknya pemerintah mau memulai kebijakan itu secara bertahap. Dengan memprioritaskan guru inpassing yang telah mengabdi lama," harap srikandi Nasdem itu.
Guruyang akan diangkat menjadi setara PNS/ASN adalah 1 juta orang. Jadi, kalau yang lulus seleksi cuma sebagian dari itu, itulah yang di tahun 2021 akan menjadi guru PPPK," tambahnya. Simak Video "Pemerintah Bakal Rekrut 1 Juta Guru Honorer Jadi PPPK di 2021 " [Gambas:Video 20detik] (toy/ara) guru honorer pppk pegawai setara pns. PADANG - Anggota DPR RI Komisi VIII, Lisda Hendrajoni meminta pemerintah khususnya kementerian segera menaikan status guru inpassing menjadi ASN, khususnya yang telah mengabdi bertahun-tahun. Lisda mengatakan, perjuangan para guru inpassing itu sudah berlangsung lama, namun hingga kini belum membuahkan hasil. Politisi Nasdem itu sangat berharap dibawah Menteri Agama yang baru ini mengabulkan permintaan mereka. Baca juga Gudang Sebelah Ruang Isolasi Pasien Covid-19 di Padang Terbakar, Petugas Ekstra Hati-hati "Kami selaku anggota sangat berharap Pak Menteri Agama mau menerima aspirasi mereka," kata Lisda dalam keterangan tertulis yang diterima Minggu 31/1/2021. Kapoksi Nasdem itu melanjutkan, pengangkatan guru inpassing itu menjadi ASN sangat tepat bila dilakukan pada saat ini. "Memang kondisi ekonomi sedang tidak bagus. Tapi hal itu juga malah akan membantu pendapatan, mengangkat perekonomian dan juga menaikan daya beli masyarakat," ucap Lisda. Baca juga Wagub Sumbar Nasrul Abit Terbang ke Mamuju, Bawa Rp 600 Juta dan 100 Kg Rendang untuk Korban Gempa Lisda menambahkan ke depan pemerintah akan membuat regulasi yang jelas soal aturan pengangkatan dari honorer, tenaga harian hingga guru inpassing menjadi ASN. "Sekarang kan tidak jelas. Ada yang sudah honorer puluhan tahun tapi belum diangkat. Sedangkan ada pegawai yang baru langsung diangkat," terang ketua ikatan pengusaha muslimah Indonesia Sumatera Barat itu. Lisda berharap perjuangan tenaga honorer dan guru inpassing ini dapat dikabulkan oleh Menteri Agama. Baca juga Polda Sumbar Periksa 3 Oknum Polisi, Diduga Berada di TKP Penembakan DPO Judi di Solok Selatan Menurutnya, jikapun tidak bisa keseluruhan karena beban anggaran, setidaknya pemerintah mau memulai kebijakan itu secara bertahap. "Hal tersebut dengan memprioritaskan guru inpassing yang telah mengabdi lama," harap srikandi Nasdem ini. *

Guruyang bersangkutan dapat mengirimkan berkas pengajuan pemberian kesetaraan dengan melampirkan Format yang harus dicetak dan tersedia di laman: bukti GBPNS yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk disetarakan jabatan dan pangkatnya. Cara daftar CPNS 2021 DAN FORMASINYA KLIK DI SINI

– GBPNS merupakan singkatan Dari Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil yang disetarakan untuk mendapatkan pengakuan kualifikasi akademik, masa kerja dan GBPNS yang memiliki Sertifikat Pendidik serdik yang disetarakan dalam ISIApa itu Inpassing?Syarat Guru Lengkap Pemberkasan Inpassing GuruProses Pendaftaran Inpassing GuruApa itu Inpassing?Inpassing Guru merupakan sebuah program yang diberlakukan kepada Guru Bukan PNS GBPNS yang bertujuan untuk menyetarakan Jabatan yang dilihat dari kualifikasi akademi, masa kerja, dan sertifikat inilah yang dimaksud dengan inpassing sepeti halnya PNS yang memiliki pangkat dan pemberikan SK Inpassing ini, bukan langsung diberikan begitu saja kepada guru honorer non PNS. Tentunya harus ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan inpassing ini. Adapun syarat guru Inpassing adalah sebagai berikutSyarat Guru guru yang dimaksud bukan dari pegawai negeri sipil. Namun, guru yang mengajar di sekolah yang diselenggarakan pemerintah sudah diangkat sebagai guru honor daerah atau diangkat oleh pemerintah daerah maupun provinsi oleh dinas guru yang bersangkutan memiliki kualifikasi paling rendag adalah sarjana strata satu, Diploma empat DIV maupun dengan kualifikasi S2 atau S3 dari program studi yang memiliki akreditasi paling rendah minimal guru bersangkutan memiliki Nome Unik Pendidik dan Tenaga Pendidik atau yang sering disebut dengan NUPTKKeempat, guru yang bersangkutang berusia paling tinggi 55 tahun saat pengusulan inpassing guru yang bersangkutan Telah melaksanakan tugas sebagai guru mapel, guru kelas atau guru pembimbing.’Keenam, guru yang bersangkutan memiliki sertifikat pendidik atau belum memiliki sertifikat guru yang bersangkutan telah mengajar atau memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 thaun berturut-turut pada sat minkal setelah guru mendapatkan SK dari Pemda atau Guru yang bersangkutan telah memiliki SKMT surat melaksanakan tugas sebagai anda tahu inpassing ini adalah penetapan kesetaraan jabatan, pangkat, golongan dengan ketentuan yang berlaku demi tata terti guru bukan yang belum memiliki gambaran dokument berkas formulir apa yang harus dikirimkan silahkan anda donwload semuanya dibawah iniFormulir Lengkap Pemberkasan Inpassing GuruDownload kesetaraan jabatan, pangkat/golongan GBPNS KLIK DISINIDownload Juknis Pyetaraan Guru Bukan PNS KLIK DISINIDownload Surat Pengantar Dari Kepala Sekolah Untuk Inpassing KLIK DISINIDownload Surat Keterangan PTK Untuk Inpassing KLIK DISINIUntuk Contoh surat pengajuan Permohonan Penerbitan SK Bupati bisa anda download DISINISiapkan semua berkas yang dipersyaratkan diatas untuk mengikuti kesetaraan jabatan dan pangkat GBPNS dan masukkan kedalam map untuk SD berwarna map merah, Untuk SMP bermap yang berwarna biru. Cetak Lembar Identitas Pengusul dalam Info PTK dan tempelkan pada cover map itu Masukkan Map yang berisi berkas dokument pendaftaran dalam sebuah amplom berwarna kuning lalu kirimkan ke alamat sebagai berikutMenteri Pendidikan dan Kebudayaan Direktur Pembinaan PTK Dikdas, Ditjen Dikas Kemdikbud PO BOX 1316 JKS 12013Dengan mencantumkan kode pada pojok kanan atas yang dapat kami bagikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa dishare…
Sebanyak 212.392 tetap akan menjadi formasi yang diperebutkan di 2022," tuturnya. BACA JUGA: PNS dan PPPK BKN Jadi Pemilik Bimbel Calon ASN, Bakal Disanksi. Iwan juga menyebut ada sebanyak 193.854 guru honorer yang telah memenuhi ambang batas seleksi PPPK pada 2021 silam.
Jakarta, - Anggota Komisi VIII DPR, Lisda Hendrajoni meminta pemerintah khususnya Kementerian Agama dapat menjadikan guru inpassing atau penyesuaian yang telah mengabdi bertahun-tahun menjadi aparatur sipil negara ASN. "Kami sangat berharap pemerintah segera menaikan status mereka menjadi ASN. Khususnya yang telah mengabdi bertahun-tahun," kata Lisda Hendrajoni dalam keterangannya kepada Minggu 31/1/2021. Lisda mengatakan, perjuangan para guru inpassing itu sudah berlangsung. Namun hingga kini belum membuahkan hasil. Politisi Nasdem itu sangat berharap di bawah Menteri Agama Menag, Yaqut Cholil Qoumas, mengabulkan permintaan mereka. "Kami selaku anggota sangat berharap pak menteri agama mau menerima aspirasi mereka. Akan menjadi sejarah bagi bagi beliau," lanjut Lisda. Ketua Kelompok Fraksi Kapoksi Nasdem itu melanjutkan, pengangkatan guru inpassing itu menjadi ASN sangat tepat bila dilakukan pada saat ini. "Memang kondisi ekonomi sedang tidak bagus. Tapi hal itu juga malah akan membantu pendapatan, mengangkat perekonomian dan juga menaikan daya beli masyarakat," ucap Lisda. Lisda menambahkan, kedepan pemerintah membuat regulasi yang jelas soal aturan pengangkatan dari honorer, tenaga harian hingga guru inpassing menjadi ASN. "Sekarang kan tidak jelas. Ada yang sudah honorer puluhan tahun tapi belum diangkat. Sedangkan ada pegawai yang baru langsung diangkat," terang ketua ikatan pengusaha muslimah Indonesia Sumatera Barat itu. Lisda sangat berharap perjuangan tenaga honorer dan guru inpassing ini dapat dikabulkan oleh Menteri Agama. "Dan andaikan pun tidak bisa keseluruhan, karena beban anggaran. Setidaknya pemerintah mau memulai kebijakan itu secara bertahap. Dengan memprioritaskan guru inpassing yang telah mengabdi lama," pungkasnya. Sumber Saksikan live streaming program-program BTV di sini Perbedaan Penetapan Lebaran 2023, Ketua Komisi VIII DPR Tidak Perlu Diperdebatkan NASIONAL Dapat Tambahan Ribuan Kuota Haji, Menag Tunggu Persetujuan DPR NASIONAL Menteri Agama Ingatkan Pemda Fasilitasi Salat Id Warga Muhammadiyah NASIONAL PSI Sebut Menag Yaqut Setuju Pendirian Rumah Ibadah Tak Perlu Rekomendasi FKUB NASIONAL Soal Timnas Israel di Piala Dunia U-20, Menag Minta Pisahkan Olahraga dengan Agama SPORT Menteri Agama Tanggapi Patung Bunda Maria di Kulon Progo Ditutup Terpal NASIONAL .
  • qjunphe2q7.pages.dev/379
  • qjunphe2q7.pages.dev/257
  • qjunphe2q7.pages.dev/370
  • qjunphe2q7.pages.dev/8
  • qjunphe2q7.pages.dev/167
  • qjunphe2q7.pages.dev/159
  • qjunphe2q7.pages.dev/317
  • qjunphe2q7.pages.dev/61
  • qjunphe2q7.pages.dev/357

    • guru inpassing menjadi asn 2021